HAM Di Indonesia

Definisi Hak Asasi Manusia (HAM).HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makana ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia si suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.

          Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.

Menurut UU No. 39 th 1999 tentang HAM dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia itu kemudian berkembang menurut tinggi budaya, dan hak tersebut dapat digolongkan menjadi :

1. Hak Asasi Pribadi (Personal Right) yang meliputi kebebasan memeluk agama, ebebasan bergerak, dan sebagainya.
2. Hak Asasi Ekonomi (Property Right) yang meliputi hak memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, memilih pekerjaan, mengadakan perjanjian, dan sebagainya.
3. Hak Asasi Politik (Political Right) yang meliputi hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak mendirikan parpol, dan sebagainya.
4. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (Social and Culture Right) meliputi hakmemilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya
5. Hak Asasi untuk Mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (Prosedural Right) yang meliputi peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

          Agar HAM dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan adanya jaminan bagi lembaga yang diberi tugas secara khusus untuk menangani masalah HAM maka diperlukan instrument HAM. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen tersebut dapat berwujud peraturan atau lembaga-lembaga. Adapun Instrumen yang berwujud peraturan antara lain :

1. UUD 1945 terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh terutama pasal-pasalnya.
2. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dimana ketetapan ini menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparturnya untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
3. UU No. 39 th 1999 tentang HAM
4. UU No. 7 th 1984 tentang ratifikasi konvensi PBB tentang pengapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
5. Kepres No. 36 th 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak
6. UU No. 8 th 1998
7. UU No. 20 th 1999 tentang ratifikasi konvensi ILO 138 tentang batasan usia kerja
8. UU No. 1 th 2000 tentang ratifikasi konvensi ILO 82 mengenai pelarangan dan tindakan segera untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.